Tentang Kami


Bpk.Widodo
Nama Pimpinan
WIDODO SAPTONO JOHANNES, S.Sos.,M.AB.
Pembina Utama Muda
197102241997031004

Gedung Kantor Kota GAMBARAN UMUM ORGANISASI
2.1 Deskripsi Organisasi
2.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Kearsipan;
2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Barang.
c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi, membawahi:
1. Sub Bidang Penagihan;
2. Sub. Bidang Penyelesaian Keberatan;
3. Sub Bidang Pengembangan Potensi.
e. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi.
g. Bidang Pembinaan Akuntansi, membawahi ;
1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
2. Sub Bidang Akuntansi Belanja.
h. Bidang Aset Daerah, membawahi;
1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah.

TUGAS POKOK dan FUNGSI UNIT KERJA
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, menjalankan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;
5. Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatusahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan, dan pelaksanaan tugas badan;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang keuangan;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mempunyai tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.